Foto: MoU antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur dengan Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor.
LakpesdamNULombokTimur - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Lombok Timur mendorong penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan masyarakat.Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan MoU antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur dengan Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor. Kerja sama itu menjadi bagian dari Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digagas Lakpesdam NU.
Kegiatan sosialisasi penguatan informasi pra keberangkatan ke luar negeri tersebut berlangsung di aula Sekretariat Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lombok Timur. Kamis (20/8/2026).
Ketua Lakpesdam Lombok Timur, Abdul Qadir Jaelani, mengatakan penguatan informasi dan edukasi mengenai migrasi aman menjadi penting di tengah tingginya minat masyarakat Lombok Timur untuk bekerja ke luar negeri.
Menurutnya, masyarakat selama ini lebih familiar dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sementara pemerintah kini menggunakan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) seiring perubahan regulasi dan pendekatan pelindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.
"Dulu kita lebih mengenal istilah TKI. Sekarang pemerintah menggunakan istilah PMI. Perubahan istilah ini tentu memiliki alasan dan nanti akan kita kupas bersama, termasuk bagaimana paradigma pelindungan terhadap pekerja migran," ucapnya
Ia menegaskan, mahasiswa memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran.
Menurutnya, program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), maupun program pengabdian masyarakat dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal, migrasi aman, hak dan kewajiban PMI, pencegahan perdagangan orang, hingga penguatan ketahanan keluarga PMI.
"Mahasiswa bisa hadir di tengah masyarakat dan memberikan edukasi. Kalau ada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, paling tidak mereka memahami jalur yang prosedural dan aman," katanya.
AQJ juga mendorong agar edukasi tidak hanya diarahkan kepada calon pekerja migran, tetapi juga kepada generasi muda dan keluarga PMI. Menurutnya, peningkatan keterampilan dan pengetahuan harus menjadi perhatian agar bekerja ke luar negeri bukan satu-satunya pilihan akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.
"Yang paling penting adalah meningkatkan skill dan pengetahuan. Anak-anak kita yang masih sekolah, baik SMA, SMK maupun SMP, harus diberikan pemahaman agar mereka memiliki kapasitas dan pilihan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki," ujarnya.
Ia berharap kerja sama antara Lakpesdam NU, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut dalam bentuk edukasi, riset, pendampingan, serta program konkret di masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, Fajar Arbain, mengapresiasi kegiatan penguatan informasi pra-keberangkatan bagi calon PMI.
Ia menjelaskan, pihaknya memiliki peran dalam proses seleksi dan pemberian edukasi kepada calon pekerja migran. Edukasi tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari proses penempatan, keberangkatan, bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan sebagai purna PMI.
Fajar juga menekankan pentingnya calon PMI memahami prosedur keberangkatan dan mampu mengelola keuangan selama bekerja di luar negeri.
"Kami memberikan edukasi kepada calon pekerja migran agar memahami prosedur keberangkatan dan mampu memanajemen keuangan. Harapannya, mereka berangkat secara prosedural dan pulang menjadi juragan," jelasnya
Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh jalur keberangkatan yang tidak resmi dan berisiko menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Dr. Ahmad Muzain, mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi Lombok Timur. Ia menyebut Lombok Timur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang cukup besar.
Karena itu, menurutnya, persoalan migrasi tenaga kerja perlu dibahas secara serius, terutama oleh mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara kritis.
"Kegiatan ini sangat penting karena menyangkut masyarakat kita, khususnya Lombok Timur. Teman-teman mahasiswa perlu mengetahui dinamika dan problem yang terjadi sehingga bisa memahami tindakan apa yang dapat dilakukan ke depan," ujaranya
Ahmad Muzain menilai persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat memilih bekerja ke luar negeri. Karena itu, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sosial yang muncul akibat tekanan ekonomi.
Ia berharap kegiatan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat terus dikembangkan sehingga mahasiswa tidak hanya memahami persoalan PMI secara teori, tetapi juga mampu mengambil peran dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Lakpesdam NU dalam mendorong keterlibatan mahasiswa untuk memperkuat informasi migrasi aman di tingkat desa.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat agar setiap warga yang memilih bekerja ke luar negeri dapat berangkat melalui prosedur resmi, mendapatkan perlindungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.
